Soal Batas Usia Pensiun Prajurit di Draft Revisi UU TNI, Ini Tanggapan Pengamat Militer

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Pengamat Militer Susaningtyas Nefo Handayani mengatakan, perpanjangan masa dinas Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan diupayakan lebih konsisten memiliki periode waktu yang lebih konsisten sekitar 3 tahun atau lebih ataupun bisa juga 5 tahun mengikuti masa bakti kabinet pemerintahan.

Hal ini disampaikannya merespon pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) soal Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Di mana salah satu perubahan dalam revisi UU TNI ini mengatur soal batas usia pensiun prajurit.

Baca Juga : Usia Pensiun ASN 70 Tahun, Komisi II: Bakal Ganggu Sistem Meritokrasi

"Dengan periode waktu tersebut, maka kinerja Panglima TNI dan ketiga Kepala Staf Angkatan dapat lebih efektif dan efisien," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Rabu (5/6/2024).

Baca Juga : Soal Usia Pensiun ASN, Eddy Soeparno Singgung Urgensi Regenerasi Pegawai

Agar masa dinas Panglima TNI dan ketiga Kepala Staf Angkatan dapat lebih optimal, lanjut wanita akrab disapa Nuning ini, maka setiap kandidat harus disiapkan minimal 10 tahun sebelumnya sehingga pola pergantian Panglima TNI dari ketiga matra Angkatan dapat berjalan dengan konsisten.

"Pola pergantian Panglima TNI seperti ini tentu saja membutuhkan usia pensiun yang lebih tertata guna memenuhi kelengkapan Tour of Duty (ToD) dan Tour of Area (ToA) sekaligus keseimbangan antara Masa Dinas Dalam Pangkat (MDDP) dan Masa Dinas Perwira (MDP)," ujar mantan anggota DPR RI ini.

Baca Juga : Mabes TNI Peringati Hari Lahir Pancasila, Teguhkan Komitmen Persatuan  

Dia menilai, perkembangan teknologi semakin pesat. Pelanggaran kedaulatan di ruang siber dan ruang angkasa saat ini pun sangat mendesak untuk segera diatasi.

Baca Juga : Wapang TNI Dampingi Menhan RI Tinjau Yonif TP 808/Mbaham Matta di Papua Barat

Terlebih, dengan kompleksitas tugas TNI dan Kepolisian di ruang darat, ruang laut, ruang udara, ditambah ruang siber dan ruang angkasa, maka Prajurit TNI dan Kepolisian dapat bertugas di lingkungan Kementerian dan Lembaga sesuai kebutuhan.

"Oleh karenanya sangat wajar jika usia pensiun Prajurit TNI dan Polri diperpanjang sesuai potensi dan proyeksi penugasannya," tegas Dosen Pengajar di Universitas Pertahanan ini.

Baca Juga : Wamenhan: Presiden Prabowo tak Akan Tolerir Siapa Saja yang Memanfaatkan Penyampaian Aspirasi Secara Anarkis

Karena itu, ia mengingatkan banyak perkembangan dalam pertahanan dan keamanan (hankam) yang harus dihadapi juga dengan regulasi mulai dibahas secara detail tidak masalah.

Baca Juga : Keistimewaan Kereta Tanpa Rel di IKN, Beroperasi Saat HUT Kemerdekaan 17 Agustus 

"Memang pembuatan/revisi regulasi itu butuh pemahaman substansi sehingga bermanfaat bagi institusi maupun masyarakat, oleh karena itu merevisi regulasi butuh waktu cukup panjang," tandasnya.

Diketahui, Draf terbaru revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI (RUU TNI) memperpanjang usia pensiun perwira dari semula 58 tahun menjadi 60 tahun.

Dalam draf itu, bunyi Pasal 53 Ayat (1) UU TNI akan diubah sebagai berikut, “prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 tahun bagi perwira dan paling tinggi 58 tahun bagi bintara dan tamtama”. Kemudian, pada Ayat (2), khusus jabatan fungsional, prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 65 tahun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

RUU TNI juga mengakomodasi perpanjangan masa dinas sebanyak dua kali bagi perwira tinggi (pati) bintang empat. “Khusus untuk perwira tinggi bintang 4, prajurit dapat diperpanjang masa dinas keprajuritannya maksimal dua kali yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden,” bunyi Ayat (3).

Adapun perpanjangan masa dinas keprajuritan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) berlaku paling lama dua tahun dan/atau dapat diperpanjang kembali sesuai dengan persetujuan presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan akan diatur dengan peraturan pemerintah.

Sebagai informasi, DPR RI menyetujui revisi empat undang-undang sebagai usul inisiatif DPR yaitu revisi UU Kementerian Negara, UU Keimigrasian, UU TNI, dan UU Polri dalam rapat paripurna.

(cw1/nusantaraterkini.co)