Soroti Kebijakan Efisiensi Pemerintah, Pakar Minta Langkah Berkelanjutan dan Terukur

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Pakar komunikasi politik Hendri Satrio mengapresiasi sikap pemerintah yang dinilai tenang dalam merespons gejolak geopolitik global melalui delapan kebijakan efisiensi dan transformasi budaya kerja nasional yang mulai berlaku 1 April 2026.

Meski demikian, pria yang akrab disapa Hensa itu mengingatkan, ketenangan tersebut harus diimbangi dengan kebijakan yang strategis, terukur dan berkelanjutan.

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

“Yang diharapkan adalah ketenangan yang dibarengi dengan kebijakan yang strategis, dengan perhitungan yang tepat dan bersifat sustain, sehingga dalam jangka panjang kita bisa bertahan dengan fundamental ekonomi yang kuat dan masyarakat tetap sejahtera,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4/2026).

Baca Juga : Tolak Calon Tunggal di Pilpres, Hendri Satrio: Kemunduran Demokrasi

Ia menekankan, komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada upaya menenangkan publik dalam jangka pendek melalui konferensi pers semata. Menurutnya, masyarakat membutuhkan bukti nyata dari kebijakan lanjutan yang berdampak langsung.

“Jangan sampai konferensi pers hanya menjadi langkah sementara untuk meredakan situasi. Yang dibutuhkan adalah kebijakan lanjutan yang benar-benar sustain dan memiliki perhitungan matang,” katanya

Baca Juga : DPR Desak Pengawasan Real-Time WFH ASN Jumat: Ponsel Harus Aktif, Lokasi Wajib Terpantau

.

Selain itu, Hensa juga menyoroti pentingnya strategi komunikasi pemerintah. Ia menilai, pesan kewaspadaan perlu sesekali disampaikan agar masyarakat tidak terlena menghadapi dinamika global yang tidak menentu.

Baca Juga : Formappi: Langkah Hemat Sekjen Tak Cerminkan Komitmen DPR RI Hadapi Krisis

“Pesan waspada itu tidak akan membuat panik, justru penting agar masyarakat tidak lengah. Jangan sampai masyarakat ‘tertidur’ dan kaget ketika terjadi perubahan geopolitik besar seperti tahun 1998,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah mengumumkan delapan kebijakan sebagai respons terhadap kondisi geopolitik global. Kebijakan tersebut antara lain penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat, pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, serta pengurangan perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen.

Pemerintah juga mengoptimalkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan fokus pada penyediaan makanan segar selama lima hari dalam sepekan. Sementara itu, kegiatan belajar mengajar di sekolah tetap dilaksanakan secara tatap muka penuh.

Selain itu, dilakukan refocusing anggaran dari belanja non-prioritas seperti rapat dan kegiatan seremonial ke program produktif, dengan potensi penghematan mencapai Rp130,2 triliun.

Dua kebijakan lainnya menyasar sektor energi, yakni melalui gerakan efisiensi energi nasional serta percepatan implementasi program biodiesel B50.

(LS/Nusantaraterkini.co)