Soroti Tambang Emas Ilegal di Lahan PT PSU, Pengamat Hukum: Gubernur Harus Tegas

Nusantaraterkini.co, MADINA - Pengamat Hukum, Zakaria Rambe menilai apa yang terjadi di Kebun milik PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) membutuhkan ketegasan dari Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution.

Hal ini diungkapkannya agar lahan yang menjadi aset PT PSU tidak menjadi korban keserakahan para mafia tambang.

Baca Juga : Lahan PT. PSU Digarap Mafia PETI di Kebun Patiluban: Penegak Hukum Diduga Tutup Mata

"Gubernur seharusnya bertindak tegas. Jangan dibiarkan, apalagi diduga ada keterlibatan oknum. Baik dari dalam maupun dari luar," jelasnya ketika dimintai keterangan, Selasa (14/4/2026).

Baca Juga : Pj Gubernur Hassanudin Sebut PT PSU Tak Akan Dapat Penyertaan Modal dari APBD untuk Operasional Perusahaan

Diketahui, aktivitas tambang di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) mulai merambah ke kawasan aset pemerintah. Belasan alat berat jenis excavator milik penambang dilaporkan telah merubah perkebunan tersebut menjadi areal tambang emas ilegal.

Zakaria juga menegaskan, seharusnya manajemen PT PSU terlebih dahulu mengetahui apa yang terjadi di lokasinya serta dapat melakukan penghalauan terlebih dahulu.

Baca Juga : Anggota DPR Desak Aparat dan TNI Tindak Tegas Cukong Tambang Emas Ilegal di Sumatera Barat ​

"Saya duga pihak manajemen tahu, dan kemungkinan sudah kebagian. Namun ini perlu memang dibuktikan. Seandainya tidak juga, seharusnya manajemen, mulai dari Direksi hingga manajer bisa menghalau diawal agar tidak jadi pembiaran," tegasnya.

Baca Juga : SMSI Madina Laksanakan Qurban di Masjid Madinatul Mukhlisin

Melihat ini semua, Zakaria pun berharap, Gubernur Sumut, baik secara langsung maupun melalui Kepala OPD yang berkaitan dengan PT. PSU agar bertindak tegas.

Dia mengatakan, tindakan tegas Gubernur diperlukan agar lahan yang menjadi aset BUMD ini bisa dijaga dan dirawat serta diolah dengan baik.

Baca Juga : Dituduh Rebut Warisan, Sakti Matondang Beberkan Kronologinya

"Sudah saatnya Pak Bobby bertindak tegas. Jika memang ada manajemen yang terlibat akibat pembiaran ini, langsung dievaluasi. Hal ini agar pembiaran tidak semakin lama dan membuat para mafia tambang itu merasa berkuasa," tutupnya.

(mra/Nusantaraterkini.co)