Stok Beras Melimpah, DPR Desak Pemerintah Siapkan Peta Jalan Ekspor dan Perbaiki Mutu

Nusantaraterkini.co, JAKARTA — Melimpahnya stok beras nasional justru memunculkan pertanyaan baru tentang kesiapan pemerintah mengelola produksi pangan. 

Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman, menilai pemerintah tidak boleh sekadar bangga dengan angka produksi, tetapi harus segera menyiapkan peta jalan ekspor beras yang jelas dan kompetitif.

Baca Juga : Pakar Kritik Pembatasan Beras di Ritel Modern Picu Keraguan Publik Terhadap Stok

Data menunjukkan stok beras nasional mencapai sekitar 3,53 juta ton pada akhir Desember 2025. Namun tanpa strategi ekspor yang matang, surplus tersebut berpotensi berubah menjadi persoalan baru bagi petani dan tata niaga pangan nasional.

Baca Juga : Kurangi Beban Bunga, Bulog Incar Pendanaan APBN untuk Amankan Stok Pangan 2026

“Masalah kita hari ini bukan sekadar produksi. Tantangan sebenarnya adalah bagaimana menurunkan biaya produksi dan memperbaiki mutu beras agar mampu bersaing dengan negara produsen lain di pasar global,” tegas Alex, Senin (9/3/2026).

Menurutnya, persoalan biaya produksi sebenarnya sudah mulai menemukan solusi dari inovasi petani. Ia mencontohkan metode Sawah Pokok Murah yang ditemukan oleh petani inovatif asal Sumatera Barat, Ir Djoni.

Baca Juga : Indonesia Buka Peluang Ekspor Beras Jika Cadangan Dalam Negeri Mencukupi

Metode ini dinilai mampu menekan biaya produksi secara signifikan karena tidak memerlukan pengolahan tanah yang selama ini menjadi komponen biaya terbesar dalam budidaya padi.

Baca Juga : Bansos Bukan Penyebab Harga Beras Naik

Selain itu, metode tersebut juga tidak membutuhkan pupuk kimia maupun penyemprotan pestisida dan fungisida. Bahkan dalam kondisi kemarau, sawah masih dapat berproduksi dengan risiko gagal panen yang lebih kecil.

“Inovasi ini sudah diuji di berbagai kabupaten/kota di Sumatera Barat dan hasilnya tidak kalah dengan metode konvensional,” ujar Alex.

Baca Juga : Alex Indra Lukman: Negara Tak Cukup Urus Hutan Hanya dengan Doa

Ia menilai keberhasilan penerapan metode tersebut di beberapa daerah seperti Agam, Pesisir Selatan, dan Dharmasraya menunjukkan bahwa efisiensi produksi bukan lagi sekadar teori, tetapi sudah menjadi praktik lapangan.

Baca Juga : Pemerintah Didesak Bongkar Mafia Pangan Pemicu Kenaikan Harga Minyak Goreng

Namun Alex mengingatkan, efisiensi biaya saja tidak cukup jika kualitas beras nasional masih tertinggal. Ia menyoroti tingginya kadar patahan atau broken rice pada beras nasional, termasuk pada beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), yang masih berada di kisaran 25–40 persen.

Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan negara-negara produsen beras di Asia Tenggara yang mampu menekan kadar broken hingga sekitar 5 persen.

“Kalau kualitas beras kita masih seperti ini, jangan bermimpi menembus pasar global,” kata Alex.

Ia meminta pemerintah melibatkan lembaga riset seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional serta perguruan tinggi untuk melakukan riset berkelanjutan terkait teknologi pengolahan gabah dan penggilingan beras guna menekan tingkat patahan.

Menurut Alex, persoalan ini bukan sekadar teknis, melainkan juga strategis dalam konteks kebijakan pangan nasional. Jika produksi terus ditingkatkan sementara pasar tidak berkembang, maka surplus beras justru akan menjadi beban negara.

Hal itu, kata dia, bisa menjadi batu sandungan bagi program swasembada pangan yang menjadi bagian dari agenda pembangunan nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Saat ini produksi terus didorong melalui ekstensifikasi dan intensifikasi. Tapi daya serap dalam negeri tidak meningkat signifikan. Kalau pasar global tidak bisa ditembus, pertanyaannya sederhana: stok melimpah ini mau diapakan?” ujarnya.

Alex menilai pemerintah harus berhenti melihat swasembada pangan hanya sebagai target produksi. Tanpa strategi hilirisasi dan ekspor yang kuat, keberhasilan produksi beras berpotensi berubah menjadi persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.

(LS/Nusantaraterkini.co)