Ucapan Palsu Pejabat Di Deliserdang, Satpol-PP dan PKL Kucing-kucingan

NUSANTARATERKINI.CO, DELISERDANG - Warga yang bermukim di sekitar Pasar Gambir Tembung merasa kecewa atas ucapan para pejabat pemerintah Kabupaten Deliserdang yang tak mampu wujudkan proyek pemagaran.

Di mana penertiban yang dilakukan Satpol-PP Deliserdang hingga kini tak maksimal lantaran pedagang dan Satpol-PP kucing-kucingan.

Baca Juga : Raih Kemenangan, Pelatih Malaysia Sebut Timnya Masih Banyak Kelemahan

Sehingga PKL yang sebelumnya ditertibkan kembali berjualan usai personel Satpol-PP selesai penertiban.

Baca Juga : 2 Tahun Buron, Polisi Ringkus Pembunuh Pria di OKU Selatan 

Kinerja Satpol-PP dianggap hanya menghabiskan anggaran lantaran tidak tepat sasaran dalam menegakkan Perda Kabupaten Deliserdang.

Warga setempat, KP menuturkan, sejauh ini, proyek pemagaran Pasar Gambir terancam gagal lantaran tak pernah jelas pembangunannya dikarenakan pihak Dinas terkait dan Kecamatan hanya mampu berjanji manis.

Baca Juga : Raja Panjaitan jadi Ketua Pemagar: Menjadi Suatu Wadah Kebermanfaatan Terhadap Masyarakat

Pelaksanaan penertiban terkesan asal saja lantaran tidak adanya personel Satpol-PP yang standby usai eksekusi penertiban, sehingga PKL kembali berjualan di jalan.

Baca Juga : Pemerintah Hingga Aparat Terkesan Tutup Mata, Pasar Gambir Masih Jadi Polemik

"Kalau memang serius dalam penertiban dan menegakkan Perda, dinas-dinas terkait ini harusnya mempunyai solusi seperti mendirikan pos jaga. Sehingga PKL yang ditertibkan itu tak berani lagi berjualan di jalanan yang menimbulkan kemacetan," ujarnya.

Kalau cuma menertibkan saja lantas ditinggal pergi, sambung KP, hal itu percuma lantaran PKL dan Satpol-PP terkesan kucing-kucingan.

Baca Juga : Penertiban Pedagang Segitiga Lubuk Pakam Ricuh, Penolakan Warnai Aksi Trantib

"Sebenarnya pejabat-pejabat di dinas ini paham betul bagaimana situasi di lapangan. Harusnya lebih mempunyai langkah jitu. Kalau hanya begini kinerjanya, itu cuma buang-buang anggaran," tegasnya.

Baca Juga : Kasatpol PP Deliserdang Bakal Tindak Pembangunan Gedung Milik PT EOP

Dalam hal ini, sambung KP, PJ Bupati Deliserdang bahkan PJ Gubernur Sumut diminta copot kepala-kepala dinas maupun sekretaris Daerah yang gak mampu menegakkan Perda.

"Ngapain negara memelihara pejabat yang tak bisa kerja. Jangan jadikan negara ini sebagai mesin ATM yang hanya menarik anggaran terus tanpa kerja nyata. Untuk itu, saya meminta PJ Gubernur Sumut harus melihat kondisi ini, bila perlu copot pejabat yang berwenangnya," pungkasnya.

(*/nusantaraterkini.co)