Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Aktivis 98 Siap Kawal Program Ekonomi Kerakyatan Prabowo

Reporter :  Redaksi
Bagikan:
WhatsApp Facebook X Instagram TikTok YouTube Telegram
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Khalid Zabidi, Aktivis 98 ITB. (Foto: Istimewa)
Ukuran Huruf
A A Sedang

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Memperingati 27 tahun reformasi 98 yang akan jatuh pada Rabu (21/5/2025) aktivis lintas generasi akan menyelenggarakan sarasehan. Sarasehan bertema Demokrasi Politik Menuju Transformasi Demokrasi Ekonomi.

Khalid Zabidi, Aktivis 98 ITB menegaskan, selama 27 tahun setelah reformasi dinamika politik nasional khususnya kehidupan demokrasi dan perekonomian mengalami naik turun. 

"Tuntutan 27 tahun lalu 'turunkan harga' masih relevan hari ini mengingat perekonomian nasional belum mampu menekan harga-harga serendah mungkin akibat paradigma ekonomi liberal sehingga tata kelola ekonomi dikuasai mafia. Liberalisasi pasar memunculkan mafia tata kelola ekonomi yang mengakar," ujar Khalid yang juga fasilitator sarasehan.

Baca Juga : Aktivis 98 Bram Manurung Dukung Kejagung Bongkar Korupsi eks HGU PTPN 2 di Deliserdang

Presiden Prabowo setelah dilantik Oktober 2024 lalu telah melahirkan beberapa kebijakan yang hendak mengembalikan perekonomian nasional kepada ekonomi konstitusi. Dimana negara menguasai aset-aset strategis bangsa untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kepentingan bersama bukan hanya dinikmati segelintir orang saja serta menjaga kekayaan negara mengalir keluar tidak di nikmati rakyat Indonesia.

"Kita mesti mengawal agenda nasional yang dibawa Presiden Prabowo, mengembalikan arah ekonomi nasional kepada ekonomi konstitusi, penguasaan negara atas kekayaan bangsa, digunakan sepenuhnya oleh anak bangsa untuk menghapus praktek ekonomi liberal, kepenguasan hanya di segelintir orang dan mengalirnya kekayaan negara keluar," pungkasnya.

Demokrasi ekonomi menjadi kata kunci yang penting untuk mengembalikan arah ekonomi sesuai konstitusi, negara turut serta menjaga arah paradigmatik perekonomian nasional dan menguasai kekayaan strategis bangsa untuk sepenuhnya kepentingan bersama. 

Baca Juga : Polemik 4 Pulau Aceh-Sumut, Aktivis 98: Kemendagri Bawa Peta Tapi Lupa Baca Arsip

(fer/nusantaraterkini.co)