Nusantaraterkini.co, MEDAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sumatera Utara (Sumut) terus menggencarkan gerakan untuk melawan politik uang, Rabu (2/10/2024).
Hal tersebut dilakukan agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 agar bersih dari politik uang, dan segera melaporkan ke Bawaslu setiap potensi yang ada.
Humas Bawaslu Sumut Saut Boangmanalu menyampaikan, akan terus menggali setiap informasi dari berbagai lapisan masyarakat agar tidak terjadi politik uang.
"Kami akan terus menyisir setiap jengkal kekuatan rakyat, kekuatan publik untuk bersama Bawaslu mencegah pergerakan politik uang pada Pemilihan Serentak 2024. Hari ini dari tempat ini kita yang berada dalam forum ini organisasi pemuda, pemilih pemuda, insan per, para tokoh agama dan masyarakat kita mulai aksi cegah dan lapor setiap potensi politik uang dilingkungan kita masing-masing. Rangkul semua saudara dan tetangga untuk ikut serta," ucap Saut saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.
Pada kesempatan itu, Ketua Bidang Organisasi dan Kerja Sama Komunitas Penyuluh Antikorupsi (KOMPAK) Sumatra Utara Hendrik Sitanggang menyampaikan, agar Bawaslu Sumut bersama Komisi Pemberantasan Korupsi sekiranya mengedepankan pencegahan.
"Bawaslu bersama dengan KPK mengedepankan pencegahan dalam membangun optimis melawan politik uang. Selama ini Bawaslu pun sudah kelihatan menindak dan mencegah melalui Gerakan Tolak Politik Uang," kata Hendrik.
Baca Juga : Terima Salinan Berkas Gugatan Pilkada, Bawaslu Sumut Siapkan Keterangan Tertulis untuk MK
Hendrik juga mengatakan media sebagai corong informasi dan komunikasi berperan untuk mengedukasi masyarakat.
"Tolak ikut sebarkan pemberitaan ujaran kebencian, dengan sistem yang baik pemilu diharapkan tetap terjaga," tegasnya.
Hal senada juga disampaikan Saut Boangmanalu, bahwa Bawaslu Sumut tetap optimis untuk memberantas politik uang.
"Bawaslu butuh tim sukses yang bersih dan masyarakat untuk ikut memberantas politik uang. Bawaslu harus tetap optimis, terus tetap melangkah ke depan. Masyarakat yang menerima politik uang biasanya karena faktor kebutuhan hidup," ungkapnya.
Anggota Bawaslu Toba Thomson Manurung menambahkan, dirinya berharap kepada masyarakat pada Pilkada 2024 ini berperan serta mengawasi pemilu.
"Ambil hak pilih sebagai warga negara Indonesia. Bawaslu mengajak masyarakat menyukseskan pemilu. Pemilih pemula berperan untuk berhak memilih dan menolak politik uang.
Politik uang merupakan ancaman atau perusak demokrasi," pungkas Thomson.
(cw4/nusantaraterkini.co)
