Bombardir Gaza di Tengah Gencatan Senjata, Komisi I: Israel Tak Hormati Perjanjian Damai

Nusantaraterkini.co. JAKARTA — Militer Israel kembali melancarkan serangan udara ke Jalur Gaza di tengah masa gencatan senjata. Sedikitnya 26 warga sipil Gaza dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR Oleh Soleh menilai serangan tersebut sebagai bentuk pelanggaran berat terhadap komitmen gencatan senjata yang telah disepakati dan menunjukkan watak agresif Israel yang selama ini kerap mengabaikan hukum internasional.

“Israel kembali membuktikan diri sebagai negara yang tidak menghormati perjanjian damai dan nilai-nilai kemanusiaan. Serangan di tengah gencatan senjata adalah tindakan brutal dan biadab,” tegas Oleh Soleh, Rabu (29/10/2025).

Baca Juga : JK Didorong Terlibat dalam Pemerintahan Transisi Palestina 

Ia juga menilai alasan Israel yang menyebut serangan itu sebagai respons terhadap serangan Hamas adalah dalih yang dibuat-buat. PM Israel Benjamin Netanyahu sengaja memerintahkan serangan udara untuk membunuh warga Gaza.

Baca Juga : Serangan Israel ke Gaza Menewaskan Sedikitnya 45 Orang 

“Tidak benar jika serangan ke Gaza itu dilakukan karena pasukan Hamas menyerang tentara Israel. Itu hanya alasan yang direkayasa untuk membenarkan aksi kekerasan mereka. Dunia sudah tahu bahwa Israel kerap memutarbalikkan fakta demi menutupi kejahatannya,” ujarnya.

Legislator Dapil Jawa Barat XI itu mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Amerika Serikat untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan Israel.

“PBB dan Amerika Serikat harus bertindak. Ini bukan lagi soal politik, tapi soal kemanusiaan. Bila dunia terus diam, Israel akan terus merasa kebal hukum dan terus membunuh warga sipil Palestina tanpa rasa bersalah,” tegasnya.

Oleh Soleh menyerukan solidaritas global terhadap rakyat Palestina dan mendesak pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam memperjuangkan penghentian kekerasan di Gaza serta memperkuat dukungan diplomatik bagi kemerdekaan Palestina. 

(cw1/nusantaraterkini.co)