DPR Kritik Wacana Hapus Antrean Haji Jadi Sistem War Tiket: Berisiko Muncul Calo

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR Muhammad Husni, mengkritik wacana pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang berencana menghapus sistem masa tunggu atau antrian ibadah haji dan menggantinya dengan mekanisme “war tiket” atau pendaftaran langsung.

Wacana tersebut mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto meminta Kemenhaj melakukan revolusi dalam penyelenggaraan ibadah haji.

Baca Juga : DPR Minta Pemerintah Kaji Ulang Wacana War Tiket Haji

Politikus Gerindra ini menilai, jika kebijakan itu diterapkan tanpa penambahan kuota dari Arab Saudi, maka akan menimbulkan dampak besar.

Baca Juga : Pangkas Antrean Haji, Legislator Usul Gunakan Kuota Negara Sahabat

Salah satunya adalah hilangnya kesempatan bagi masyarakat luas untuk memiliki harapan berangkat haji melalui sistem antrian yang selama ini berlaku.

“Kalau pakai sistem war tiket, siapa cepat dia dapat. Ini sama saja menghilangkan mimpi banyak orang untuk bisa melihat Ka’bah,” ujarnya, Rabu (15/4/2026).

Baca Juga : Kasus Penipuan Hanania Travel, Komisi VIII DPR Desak Negara Kawal Pengembalian Dana Rp12,14 M

Selain itu, ia juga mengingatkan potensi munculnya praktik percaloan tiket haji yang bisa memonopoli kuota keberangkatan. Menurutnya, perubahan sistem tersebut tidak serta-merta menyelesaikan persoalan masa tunggu, melainkan hanya mengubah istilah.

Baca Juga : Jemaah Haji Diminta Disiplin Ikuti Aturan Jelang Puncak Ibadah Haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina

“Ini tidak mengubah substansi. Kita sebaiknya fokus dulu menyukseskan penyelenggaraan haji 2026,” tegas legislator dapil Sumut ini.

Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, menjelaskan, sistem pendaftaran langsung sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia pada masa lalu.

Saat itu, pemerintah mengumumkan biaya dan kuota haji tahunan, lalu membuka pendaftaran dalam periode tertentu. Jemaah yang dapat berangkat adalah mereka yang lebih dulu melunasi biaya haji dan mengamankan tiket.

“Pemerintah mengumumkan biaya haji tahun berjalan dan membuka pendaftaran. Siapa yang lebih dulu membayar, dia yang berangkat. Semacam ‘war tiket’,” jelas Irfan.

(LS/Nusantaraterkini.co)