Idrus Marham: Partai Golkar Belum Putuskan Pengganti Adies Kadir

Nusantaraterkini.co, Jakarta - Partai Golkar menegaskan pengganti Adies Kadir sebagai Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Golkar masih dalam proses pembahasan baik di DPR maupun di DPP Partai Golkar.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham Ketika disinggung siapa pengganti Adies Kadir usai dinonaktifkan pasca insiden penyampaian pesan saat disingggung perihal masalah uang tunjangan rumah anggota DPR RI pada Agustus 2025 lalu.

Baca Juga : Andar Amin Harahap Bersama Bawaslu Dorong Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu

Menurut Idrus, Partai Golkar masih belum menentukan nama pengganti karena partai berlambang Pohon Beringin ini masih membahas Bersama di internal dan tidak ada nama lain yang masuk (pengganti Adies Kadir).

"Partai Golkar sampai pada hari ini belum pernah membicarakan hal itu (nama pengganti Adies Kadir). Kenapa? karena ini proses masih berjalan sangat tidak etis proses masih berjalan sudah mendahului," kata Idrus Marham di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (14/10/2025).

Baca Juga : Di Belawan, Ijeck Harap Nelayan Manfaatkan Sekolah Lapangan Cuaca Demi Keselamatan

"Didalam proses politik itu ada tahapan-tahapan perhatikan yang sungguh-sungguh dan dalam tahapan ada prosedur atau mekanisme dan semua harus dihormati," sambung Idrus.

Bekas Menteri Sosial (Mensos) itu berpandangan jika persoalan posisi Adies Kadir akan dikembalikan kepada DPR dan partai dan nanti akan dilihat perkembangan-perkembangan lebih jauh.

Lebih lanjut Idrus menilai, pasca insiden bulan Agustus kemarin lembaga legislatif seperti DPR harus semakin berwibawa serta produktif karena Lembaga ini harus dijunjung karena merupakan cerminan demokratisasi yang subtansial dan bukan prosedural.

Baca Juga : Ketua Komisi XI DPR Misbakhun Tegur Purbaya Komentari Harga LPG 3 Kg: Berpotensi Ganggu Koordinasi antar Kementerian

Oleh karena itu, Kembali soal posisi Adies Kadir. 

Idrus menyakini jika Partai Golkar melalui Ketua Umum Bahlil Lahadalia akan tetap menghargai hak-hak dari para anggota serta tidak akan mengambil keputusan yang pastinya merugikan dari hak anggota itu sendiri.

 (cw1/nusantaraterkini.co)