Klaim Tumpang Tindih di Laut China Selatan Butuh Solusi Konkret

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Sengketa klaim tumpang tindih atau overclaim di Laut China Selatan terus menjadi perhatian dunia, termasuk Indonesia.

Kawasan strategis yang kaya akan sumber daya alam ini telah menjadi ajang perselisihan antarnegara, mulai dari China hingga negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. 

Baca Juga : Pulau Kerengge yang Subur Tidak Berpenghuni di Kepulauan Riau Dijual Rp12 Miliar

Namun, di tengah ketegangan tersebut, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengusung pendekatan berbeda dengan mengedepankan diplomasi aktif yang menekankan stabilitas kawasan.

Baca Juga : Sejarah Panjang dan Tantangan Penyelesaian Sengketa di Laut China Selatan

"Pendekatan Prabowo sangat jelas memprioritaskan kerja sama dan solusi berbasis hukum internasional," kata pengamat politik internasional Teguh Santosa di Podcast Nusantaraterkini.co, Sabtu (16/11/2024).

Salah satu area konflik yang menonjol adalah Laut Natuna Utara, di mana Indonesia telah mengklaim wilayah tersebut berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS). Namun, klaim ini sering diganggu oleh China yang menyatakan bahwa kawasan itu termasuk dalam wilayah traditional fishing ground mereka.  

Baca Juga : Situasi Hormuz Kembali Memburuk, Teguh Santosa: Perang Jadi Kartu Terakhir Trump dan Netanyahu Sebelum Pemilu

"Secara hukum internasional, Indonesia sudah jelas memiliki hak atas sumber daya di kawasan tersebut. Tapi, tumpang tindih klaim ini menambah tensi antarnegara, yang tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," ujar Teguh.  

Baca Juga : Bahas Ideologi Pembangunan Prabowo, Teguh Santosa: Partisipasi Diperlukan untuk Atasi Stagnasi Ekonomi

Selain Natuna Utara, Kepulauan Paracel dan Spratly juga menjadi pusat konflik dengan klaim tumpang tindih dari Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Teguh menilai, situasi ini tidak akan selesai tanpa adanya pendekatan diplomatik yang konkret.

Di tengah kompleksitas konflik, Prabowo Subianto terus mendorong pentingnya dialog dan kerja sama. Baru-baru ini, ia mengunjungi Beijing untuk memperkuat hubungan diplomasi dengan China, sambil tetap menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional.  

"Prabowo tidak hanya membangun komunikasi dengan China, tetapi juga menjalin solidaritas dengan negara-negara ASEAN seperti Vietnam dan Filipina. Ini adalah langkah strategis untuk menjaga keseimbangan di kawasan," jelasnya.

Menurut Teguh, tawaran Prabowo untuk mengelola wilayah sengketa secara bersama-sama dengan pendekatan win-win solution adalah langkah konkret yang patut diapresiasi.

"Daripada saling klaim, pendekatan berbasis kerja sama akan memberikan manfaat lebih besar bagi semua pihak," tambahnya.

Meskipun upaya diplomasi terus digencarkan, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah pembangunan pulau buatan oleh China yang disertai dengan peningkatan kehadiran militer. Hal ini memicu kekhawatiran di kalangan negara tetangga.  

"Jika tidak ada pendekatan yang serius, situasi ini dapat memperburuk konflik. Namun, Indonesia melalui diplomasi aktif dapat menjadi jembatan dialog antara negara-negara yang bersengketa," katanya.  

Teguh juga menyebut pentingnya mempercepat pembahasan Kode Etik di Laut China Selatan (COC) oleh ASEAN agar ada kesepakatan yang mengikat secara hukum.

Dengan pendekatan diplomasi aktif yang ditunjukkan oleh Prabowo, Teguh optimistis bahwa Indonesia dapat memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas di Laut China Selatan.

"Kita tidak hanya bicara tentang menyelesaikan konflik, tetapi juga membangun kawasan yang damai dan saling menguntungkan. Dengan peran Prabowo, Indonesia menunjukkan bahwa kita tidak hanya menjadi penonton, tetapi pemain utama dalam menjaga keamanan dan kesejahteraan kawasan," pungkasnya.

(Cw9/Nusantaraterkini.co)