Koalisi Indonesia Maju Diragukan Bisa Bekerjasama dengan PDIP di Pilkada Serentak

Nusantaraterkini.co, MEDAN - Mantan Aktivis 98 Muhammad Ikhyar Velayati meragukan PDIP bisa bekerjasama dengan partai yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (Golkar, Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Prima, Gelora) dalam pilkada serentak 2024.

Hal ini menurut dia, karena keduanya berbeda secara programatik dalam membangun Indonesia di masa depan.

Baca Juga : Aktivis 98: Masyarakat Sumut Berharap PDIP Usung Bobby Nasution

"Saya ragu partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju bisa bekerjasama dalam pilkada serentak 2024 dengan PDIP, karena berbeda program dan cara pandang dalam membangun dan menata Indonesia ke depan," ungkapnya, Sabtu (25/5/2024)

Baca Juga : Mantan Aktivis 98: Presiden Dipilih MPR Cerminan Bangkitnya Kekuatan Orde Baru

Sebelumnya, di beritakan Rakernas PDIP V yang di selenggarakan di Beach City Internasional Stadium, Ancol, Jakarta, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menunjuk mantan aktivis 98 Adian Napitupulu menjadi Ketua Tim Pemenangan pilkada serentak 2024.

Dalam pernyataannya, Adian menyebut siap bekerjasama dengan semua partai politik tanpa melihat pengkubuan pada pilpres 2024.

Baca Juga : Prabowo Kumpulkan Calon Anggota Kabinet, Bahas Isu Geopolitik hingga Ekonomi

"Kami berharap bahwa, persoalan pilpres selesai di pilpres, tidak diturunkan sampai pada pilkada. Kalau kita mau berbicara tentang bangsa Indonesia yang satu, berbicara tentang keutuhan berbangsa dan bernegara," kata Adian.

Baca Juga : Pengamat: PDIP Dapat Jatah Ketua DPR karena Ada Kesepakatan dengan KIM

Menurut Ikhyar pernyataan koalisi partai Koalisi Indonesia Maju dengan PDIP dalam pilkada serentak hanya ada dalam teori, tetapi sukar untuk diwujudkan

"Menurut saya pernyataan Bung Adian itu hanya ada di angan-angan, sukar diwujudkan dalam prakteknya. Karena kimiawi politiknya tidak ketemu, alasannya pertama, KIM ingin mensukseskan program presiden Prabowo seperti hilirisasi, makan siang bergizi gratis, pembangunan IKN dan kelanjutan program infrastruktur, sementara PDIP menolak program tersebut," jelasnya.

Baca Juga : Prabowo Sebut PDIP di Luar Pemerintahan Penting untuk Jaga Demokrasi

Ikhyar menambahkan, di sisi lain PDIP sudah memposisikan diri berada di luar pemerintahan.

Baca Juga : Kasus Penipuan Rp10,2 Miliar, Gematara Dampingi Ibu Bhayangkari Desak DPRD dan Polres Padangsidimpuan Tindak Tegas Oknum Anggota Dewan

"Bagaimana mungkin partai yang mendeklarasikan diri sebagai oposisi bisa seiring sejalan dengan pemerintahan terpilih padahal berbeda cara pandang dalam membangun Indonesia ke depan," tegasnya

Karena itu, Ikhyar memprediksi partai pengusung presiden terpilih yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju akan konsisten melanjutkan koalisinya dalam pilkada serentak 2024 agar program presiden-wakil presiden terpilih bisa berjalan Maximal

"Kepala daerah di provinsi maupun kabupaten/kota merupakan perpanjang tanganan pemerintahan pusat, mereka sangat strategis dan efektif dalam mensukseskan program pusat," tuturnya.

"Tidak boleh ada pembangkangan maupun sabotase program oleh pemerintah daerah, oleh karena itu harus dipastikan semua kepala daerah yang terpilih merupakan kader-kader yang berasal dari Partai Koalisi Indonesia Maju," tandas Ketua Umum Relawan Persatuan Nasional ini.

(zie/nusantaraterkini.co)