Komisi VIII Usul Yogyakarta jadi Laboratorium Bencana Nasional

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR Maman Imanul Haq mengusulkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Laboratorium Bencana di Indonesia. 

Gagasan ini didasarkan pada pengalaman panjang Yogyakarta dalam menghadapi berbagai bencana, seperti gempa bumi, letusan Gunung Merapi, dan banjir lahar dingin, yang menjadikannya contoh ketahanan dan mitigasi bencana yang patut dikembangkan secara nasional.  

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB tersebut menjelaskan bahwa Yogyakarta memiliki infrastruktur riset yang memadai, komunitas akademik yang kuat, serta kearifan lokal masyarakat dalam menghadapi bencana.

Baca Juga: Parapat Diterjang Banjir Bandang, Polisi Bergerak Cepat Amankan Arus Lalu Lintas dan Warga Setempat

“Dengan menjadikan Yogyakarta sebagai Laboratorium Bencana, kami berharap dapat menghasilkan kebijakan berbasis penelitian yang lebih efektif untuk penanggulangan dan mitigasi bencana, baik di tingkat regional maupun nasional,” ujarnya, Jumat (21/3/2025).  

Menurutnya, mitigasi bencana tidak hanya memerlukan infrastruktur dan teknologi, tetapi juga kesadaran dan kesiapsiagaan berbasis kearifan lokal serta gotong royong masyarakat. 

“Yogyakarta memiliki pengalaman panjang dalam menghadapi bencana, sehingga dapat menjadi pusat riset dan pembelajaran bagi daerah lain di Indonesia,” tambahnya.

Baca Juga: BNPB: Satu Meninggal dan Ribuan Terdampak Banjir dan Longsor Kota Padangsidimpuan

PKB juga mendorong sinergi antara pemerintah, akademisi, organisasi masyarakat, dan sektor swasta untuk membangun pusat data bencana yang lebih akurat serta meningkatkan edukasi kebencanaan. 

“Kami ingin melibatkan pesantren dan tokoh agama dalam memberikan edukasi kebencanaan berbasis nilai-nilai keagamaan. Ini bukan hanya respons terhadap kondisi geografis Indonesia, tetapi juga upaya membangun sistem yang lebih baik,” jelasnya.  

Selain itu, Maman mengusulkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) lebih dilibatkan dalam proses perizinan bangunan di wilayah rawan bencana. 

“Setiap pembangunan harus mempertimbangkan aspek mitigasi risiko, seperti desain bangunan tahan gempa dan sistem drainase yang baik untuk mencegah banjir. Peran BNPB sangat penting untuk memastikan standar keamanan terpenuhi,” tegasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)