Legislator Ingatkan Pemerintah Disiplin Gunakan Anggaran Negara

Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR Anis Byarwati mewanti-wanti kondisi global yang bergejolak akan turut berdampak pada kinerja perekonomian Indonesia. 

"Memang harus kita akui, tahun 2025 tidak mudah, selain kondisi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian juga kondisi ekonomi nasional yang masih rentan dengan tekanan," ujarnya, Jumat (21/6/2024).

Baca Juga : Anggaran Rp8,4 Triliun Reforestasi Sumatera Belum Cair, DPR Desak Kemenkeu Satu Komando

Menurutnya, ruang fiskal dalam APBN sebagian besar sudah terisi dengan anggaran yang bersifat mandatori, seperti anggaran pendidikan, transfer ke daerah dan Dana Desa. 

Baca Juga : Formappi: Usulan 1.000 Bioskop Desa Kurang Matang dan Tak Urgen

"Apalagi saat ini Pemerintah punya hajatan pembangunan IKN yang menyedot anggaran cukup besar. Hanya sebagian kecil yang masih terbuka untuk memasukkan program baru seperti makan bergizi," katanya.

Wakil Ketua BAKN ini mengingatkan untuk APBN 2025 salah satu kuncinya, pemerintah harus berkomitmen hanya mengusulkan anggaran yang bersifat baseline dan tidak mengusulkan anggaran yang menyedot anggaran besar. 

Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi

"Dengan demikian defisit APBN 2025 bisa ditekan ke batas bawahnya range antara 2.0% - 2.2% sehingga Pemerintah baru nantinya punya ruang untuk menjalankan program strategisnya. Tentunya harus melalui APBNP 2025. Sebaiknya program pemberian makanan bergizi dilakukan secara bertahap dan proporsional dengan kondisi anggaran yang ada, agar hasilnya bisa optimal," ungkapnya.

Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara

Dia menyebutkan, pemerintah harus punya strategi yang tepat untuk melakukan pembayaran utang, termasuk SBN dan pinjaman jatuh tempo. Untuk SBN yang jatuh tempo, praktis yang bisa dilakukan Pemerintah adalah dengan menerbitkan SBN baru. 

"Disinilah Pemerintah harus bisa memanfaatkan dana SBN yg diperoleh untuk proyek-proyek yang produktif dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, jika tidak maka akan jadi beban Pemerintah yang berat," katanya.

Baca Juga : Indonesia Dihantui Inflasi Besar: Dampak Pelemahan Rupiah ke Komoditas Pangan Masih Minim

Ia juga mengungkapkan terkait dengan pinjaman, jika memang memungkinkan untuk dilakukan renegoisasi atau meminta penjadwalan ulang tentunya lebih baik bagi pemerintah.

Baca Juga : Sofwan Dedy Ardyanto: Diskon Tiket dan Insentif Transportasi Bisa Pulihkan Daya Beli Masyarakat

"Jadi pemerintahan baru nantinya akan menghadapi tantangan fiskal yang tidak ringan. Kuncinya disiplin penggunaan anggaran dan meningkatkan kualitas pengelolaan utang yang lebih efektif," tandasnya.

(cw1/nusantaraterkini.co)