Anggaran Rp8,4 Triliun Reforestasi Sumatera Belum Cair, DPR Desak Kemenkeu Satu Komando

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman meminta Kementerian Keuangan tidak berjalan sendiri dalam orkestrasi penanganan pascabencana banjir di Sumatera.

Alex menyoroti belum cairnya tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun untuk Kementerian Kehutanan, meski Menteri Keuangan sebelumnya menyebut terdapat Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi yang belum terserap untuk penanganan bencana.

Baca Juga : DPR Ingatkan Potensi Residential Outflow, BI dan Kemenkeu Diminta Waspada

“Menteri Keuangan kepada media menyebut, ada Rp60 triliun anggaran hasil efisiensi untuk penanganan bencana yang tak terserap. Sementara, permintaan tambahan anggaran Kementerian Kehutanan Rp8,4 triliun, tak kunjung diberikan hingga Mei 2026 ini,” katanya, Kamis (28/5/2026).

Baca Juga : Polda Sumut Telusuri Jejak Dana Rp28 Miliar Jemaat yang Digelapkan Eks Pejabat BNI

Menurut Alex, tambahan anggaran tersebut sebelumnya telah dibahas Komisi IV DPR bersama Kementerian Kehutanan pada Februari 2026. Dana itu, kata dia, akan digunakan untuk program reforestasi atau penanaman kembali hutan yang menjadi salah satu pemicu banjir.

“Reforestasi ini akan menyelesaikan persoalan hulu dari bencana banjir. Artinya, kegiatan ini sangat urgent,” ujarnya.

Baca Juga : Mendagri Instruksikan Segera Realiasasikan TKD untuk Percepatan Rehabilitasi Bencana

Ketua PDIP Sumatera Barat itu menambahkan, pemulihan kawasan hutan rusak berat bukan pekerjaan sederhana dan membutuhkan waktu panjang hingga kondisi hutan kembali pulih.

Baca Juga : Prabowo Wujudkan Tradisi Meugang di Aceh, Kucurkan Rp72,75 Miliar untuk Warga Terdampak Banjir

“Terlebih, pemulihan hutan yang kini dalam kondisi rusak berat itu, secara teknis bukan persoalan sederhana dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa tampak seperti hutan lagi,” tuturnya.

Selain itu, Alex meminta kementerian dan lembaga yang terlibat dalam penanganan dampak bencana di Sumatera meningkatkan koordinasi dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) serta Kementerian Keuangan.

Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor

Ia menegaskan seluruh program yang telah dirancang harus dipastikan memiliki dukungan anggaran agar pengerjaannya bisa selesai tepat waktu tanpa menyisakan anggaran.

Baca Juga : DPR Ingatkan Lonjakan Dolar AS Ancam Ketahanan Pangan, Minta Pemerintah Kurangi Ketergantungan Impor

“Semua kegiatan yang dirancang harus dipastikan mendapatkan dukungan anggaran. Artinya, pengerjaan kegiatan bisa tuntas dan tak meninggalkan sisa anggaran lagi,” tegasnya.

Diketahui, DPR RI telah menyetujui Rencana Induk (Renduk) Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera yang diajukan Satgas PRR.

Total terdapat 11.512 program kegiatan dengan kebutuhan anggaran mencapai Rp100,1 triliun untuk pelaksanaan selama tiga tahun.

Rinciannya, kebutuhan anggaran pada 2026 sebesar Rp38,9 triliun, tahun 2027 mencapai Rp32,9 triliun, dan tahun 2028 sebesar Rp28,2 triliun.

Di sisi lain, Alex juga mengapresiasi langkah Menteri Keuangan yang meminta jajaran direktorat jenderal proaktif menyelesaikan administrasi perencanaan penanganan bencana yang diajukan kementerian dan lembaga terkait.

“Sekarang ini, Renduknya tuntas. Alokasi anggarannya juga sudah disepakati DPR. Menteri Keuangannya juga sudah mau proaktif jemput bola,” katanya.

Alex berharap seluruh elemen pemerintah dapat bergerak dalam satu komando untuk mempercepat penanganan dampak bencana di Sumatera.

“Sekarang, rakyat menyaksikan, apakah semua elemen pemerintahan ada dalam satu komando, bergerak mengatasi dampak bencana. Sehingga, tak terdengar lagi nada fals dalam orkestrasi penanganan bencana ini,” pungkasnya.

(LS/Nusantaraterkini.co)