Otomatis
Mode Gelap
Mode Terang

Nasib Pekebun Swadaya di Tapanuli Tengah, Tinggalkan Desa dan Kalut Puluhan Hari Mencari Biaya Pendidikan Anak

Editor :  Rozie Winata
Reporter :  Junaidin Zai
Bagikan:
WhatsApp Facebook X Instagram TikTok YouTube Telegram
WhatsApp LogoTemukan Nusantaraterkini.co di WhatsApp!!
Penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, mengumpulkan batu untuk mempermudah kerja petugas memperbaiki akses menuju desa. (Foto: Junaidin Zai/Nusantaraterkini.co)
Ukuran Huruf
A A Sedang

Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Sekitar lima puluh hari telah berlalu, banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, yang terjadi pada November 2025.

Sejak itu pula kehidupan Darmanto Sitompul (55), ayah lima anak, diliputi kegelisahan yang tak kunjung reda.

Dia kalut. Luput dari perhatian, dan memohon kepada pemerintah untuk memperhatikan kondisinya saat ini. Uang tidak punya. Hunian ditinggalkan.

Sebidang tanah yang menjadi sumber pendapatan pun sudah tak berdaya guna akibat bencana, dan bersamaan dengan itu, biaya untuk pendidikan anak-anaknya juga ikut terkikis.

Setelah salat, pada Jumat (16/1/2026), Darmanto menepikan sepeda motornya di tepi jalan yang berdebu akibat lumpur kering yang apabila hujan, jalan akan berlumpur. Ia kemudian mendatangi kedai kecil milik Pak Silalahi (50), di Kelurahan Hutanabolon.

Baca Juga : Bencana Alam di Tapteng Lumpuhkan Perkebunan, Penyitas Menangis tak Mampu Bayar Kuliah Anak

Di pangkuannya terletak sebuah map berisi surat permohonan bantuan yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Map itu sesekali ia rapikan, disentuh lalu dibiarkan, sebelum ia akhirnya membuka kisahnya, Darmanto, menarik nafas dalam-dalam.

"Saya tinggal di pelosok pegunungan, saya biasa menjual hasil kebun tiap minggunya untuk bekal hidup sehari-hari," ujarnya kepada Nusantaraterkini.co, Jumat petang.

Darmanto, berkampung di Desa Sait Kalangan II, Kecamatan Tukka. Dia menafkahi keluarga dari sebidang tanah yang ditanami pohon musiman. Akan tetapi, kebun itu kini tak berdaya guna setelah bahala itu menerjang desa.

Kejadian itu tidak menelan nyawa, tak ada kerusakan berat pada rumah . Namun, perkampungan telah sepi. Warga khawatir jika tanah dari sisi miring gunung menghantam lagi.

Pada hari-hari pertama bencana, mereka berjalan kaki menyelamatkan diri dan keluarga. Sekitar delapan kilometer jarak yang mereka tempuh, kata Darmanto, warga desa mencari jalur lain untuk bisa sampai ke titik aman, tepatnya di Kelurahan Hutanabolon atau posko pengungsian saat ini.

"Desa dan kebun sudah dikelilingi (material) longsor, jadi sulit diperbarui kembali kalau tanpa bantuan pemerintah. Setelah bencana kami berjalan kaki dari balik bukit supaya bisa sampai di (pusat) Kecamatan Tukka," ujarnya.

Belum habis lelahnya. Darmanto, juga belum kepikiran soal biaya kuliah empat orang anaknya saat itu. Hingga, beberapa pekan setelah mereka mendiami rumah saudara, anak pertamanya yang sekarang semester sembilan menghubunginya.

Baca Juga : Banjir Rendam 23 Desa di Kendal, Lebih dari 9 Ribu Warga Terdampak

"Anak saya menelepon untuk membilangkan biaya kuliah," tuturnya. Darmanto tidak banyak bicara saat itu. Dia sadar dengan kondisi.

Ketika dia mengingat kembali obrolan mereka dengan sang anak yang sekarang menempuh pendidikan tinggi di Universitas Terbuka, di Kota Medan, ia menahan nada bicaranya. Mengusap dada. Sejenak Darmanto tidak bersuara lalu menyapu air matanya. Kala itu dia jujur pada sang anak. 

"Sabar ya nak," ucap Darmanto pada anaknya. "Kemungkinan ayah tidak sanggup lagi melanjutkan."

Kondisi itulah yang membuat Darmanto kalut. Sekali lagi, dia mengatakan, jika kebunnya adalah satu-satunya sumber penghidupan, hingga mampu membiayai pendidikan anak-anak. Hingga saat ini, biaya pendidikan anak belum dibayar.

Darmanto sudah berusaha. Dia membikin surat permohonan sendiri. Lengkap dengan data dirinya. Tanpa ada permintaan dari pihak manapun. Hanya inisiatif. Harapnya satu: didengarkan.

"Dalam surat ada empat orang kami. Masih banyak lagi warga yang bernasib sama. Tapi hanya kami dulu yang mencoba. Kami, takut memberitahu kepada yang lain takut tidak berhasil," katanya.

Surat permohonan itu sudah diberikan kepada lembaga legislatif dan pemerintah kabupaten, dengan harapan ada intervensi untuk bantuan biaya. Dan hingga saat dua instrumen negara itu juga belum memberikan kepastian.

"Mereka bilang akan diberitahu nanti," tuturnya.

Baca Juga : Bencana di Tapteng Membuat Ayah Ini Terancam Putuskan Kuliah Empat Anaknya: Tolong Kami

Darmanto tidak sendiri. Dia datang bersama Marutahan Sitompul (57). Dia juga pekebun swadaya. Kondisi mereka sama. Bingung akan melakukan apa. Kata Marutahan, mereka ingin didengarkan. Diperhatikan. Karena bagi mereka berdua, pendidikan anak adalah yang utama.

Hari keenam setelah desa Sait Kalangan II, diterjang longsor. Marutahan dan warga lainnya menyusuri hutan meninggalkan kampung. Sama seperti Darmanto, dia berhasil bertahan. 

Ingatan tentang desa masih disimpan. Desa dikelilingi oleh tanah. "Desa juga dikepung oleh retakan dari lereng-lereng bukit. Kami takut," katanya.

Sejak bencana melanda, akses menuju Desa Sait Kalangan II, hingga kini masih terputus. Jalan utama menuju desa tidak dapat dilalui kendaraan roda dua maupun roda empat karena tertimbun material longsor berupa tanah, batu berukuran besar, dan kayu.

Di beberapa lokasi, badan jalan amblas dan tergerus aliran air, menyisakan jurang dengan kedalaman bervariasi. Kondisi ini membuat jalur penghubung desa sama sekali tidak dapat difungsikan, bahkan untuk kendaraan darurat.

Proses pemulihan juga dinilai sangat lambat. Sudah lebih lima puluh hari. Desa belum juga bisa dijajaki. Sejumlah alat berat hanya terlihat berada di kawasan Kelurahan Hutanabolon. Belum menyentuh area terisolir Desa Sigiring-giring dan Sait Kalangan II.

"Imbasnya bagi kami sangat terasa. Ekonomi kami tidak ada lagi, sumbernya lumpuh total, harapan untuk menyekolahkan anak kami juga tidak bisa lagi. Harusnya penghasilan dari kebun kami masih bisa menyekolahkan anak-anak," ujarnya.

Dalam map itu, data diri Marutahan juga lengkap. Sama seperti Darmanto. "Kami sangat butuh bantuan dari pemerintah," katanya.

Atas kondisi ini, Nusantaraterkini.co masih berupaya mendapatkan tanggapan dari pihak pemerintah. Namun, hingga berita ini ditulis, keterangan resmi ataupun solusi konkritnya belum diketahui.

Baca Juga : Cerita Penyintas Bencana di Tapteng: Menolak di Relokasi dan Tak Ingin jadi Beban Pemerintah

Diketahui, pemerintah provinsi juga telah menyatakan status tanggap darurat bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara telah berakhir. Namun, Bobby menekankan bahwa masa transisi justru menandai pembagian fokus penanganan.

Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menegaskan bahwa perubahan status kebencanaan tidak serta-merta menghentikan upaya pencarian orang hilang. Menurutnya, operasi tersebut akan tetap dilakukan sepanjang masa transisi pemulihan yang diproyeksikan berlangsung hingga akhir Maret 2026.

“Masuknya masa transisi tidak berarti pencarian korban dihentikan. Penanganan korban hilang tetap berjalan sampai fase ini selesai,” kata Bobby dalam keterangan tertulis, Minggu (11/1/2026).

Pemerintah provinsi memperkirakan masa transisi berlangsung antara satu hingga tiga bulan, terhitung sejak Januari 2026. Pada periode ini, penanganan bencana dilakukan bersamaan dengan upaya pemulihan rumah warga, ekonomi masyarakat, dan lahan pertanian yang terdampak.

Di tengah proses tersebut, pemerintah daerah masih menghadapi kendala dalam pendataan penyintas. Bobby mengakui data penerima bantuan berbasis by name by address (BNBA) dari sejumlah kabupaten dan kota belum sepenuhnya rampung.

“Sebagian sudah kami kirim ke pemerintah pusat, tetapi masih ada daerah yang belum menyampaikan. Targetnya pekan ini seluruh data masuk,” ujar Bobby, Jumat (9/1/2026).

Baca Juga : Kisah Penyintas Bencana di Tapteng: Gotong Royong Kumpulkan Batu untuk Menolak Relokasi

Keterlambatan pendataan dinilai berpotensi menghambat pembangunan hunian sementara (huntara) dan hunian tetap (huntap), yang menjadi kebutuhan mendesak bagi ribuan keluarga terdampak. Pemerintah daerah beralasan, kondisi geografis dan sulitnya akses ke sejumlah desa menjadi penyebab lambannya proses tersebut.

Data yang telah dikumpulkan kini masih dalam tahap verifikasi di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pemerintah mencatat lebih dari 30 ribu rumah warga di Sumatera Utara mengalami kerusakan, mulai dari kategori ringan hingga berat.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)