Serangan Iran ke Israel, Komisi I DPR Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Negatifnya
Nusantaraterkini.co, JAKARTA - Anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi menyampaikan ada beberapa kemungkinan efek negatif dari serangan Iran kepada Israel. Dia meminta agar Pemerintah Republik Indonesia agar mengantisipasi dampak negatif tersebut.
Baca Juga : Iran Bantah Rumor Transfer Uranium ke Negara Ketiga di Tengah Proses Perdamaian
Politikus Golkar ini menegaskan Pemerintah tidak ingin ada konflik militer di wilayah tersebut. Namun, jika konflik ini menjadi berkepanjangan, Indonesia harus mengantisipasinya.
Baca Juga : IRGC Desak Israel Hentikan Serangan ke Lebanon, Ancam Respons Jika Beirut Diserang
"Bila tidak terelakkan, tentu Indonesia harus bersiap, utamanya kesiapan rantai pasokan minyak dari Azerbaijan dan Saudi menghadapi kemungkinan konflik di Selat Hormuz," katanya, Senin (15/4/2024).
Bobby menyebutkan, harga minyak, kurs dollar ke rupiah, hingga pasokan komoditas impor, akan terganggu saat adanya ketegangan di timur tengah.
Baca Juga : Bayi 7 Bulan Tewas Usai Kendaraan Keluarga Ditembaki Tentara Israel
"Harga minyak impor, ke Pertamina, kurs dollar ke Indonesia rupiah dan rantai pasokan komoditas impor seperti gandum dan lain-lain," kata Bobby.
Baca Juga : Bayi 7 Bulan Tewas dalam Insiden Penembakan di Hebron, Israel Sebut Salah Identifikasi
Salah satu antisipasi yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melindungi atau hedging nilai tukar rupiah.
"Hedging terhadap dollar juga harus mulai dilakukan agar cadangan devisa tidak tergerus dalam hal exposure hutang luar negeri," katanya.
Baca Juga : Eka Widodo: Putusan MK Soal Kuota Caleg Perempuan Perkuat Demokrasi
Meski begitu, Bobby yakin Indonesia tidak akan terlalu terdampak. Kondisi itu terjadi karena Indonesia menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.
Baca Juga : Usulan Penerimaan LPDP Ikuti Latihan Militer, DPR: Kenapa Tidak jika Demi Negara
"Insyaallah Indonesia sebagai negara muslim terbesar, tidak atau minim dampak nya bila ada krisis Iran seperti 8 Januari 2020 kemarin, dengan kebijakan LN bebas aktif tidak mencampuri konflik, dan akan partisipasi dalam isu internasional dalam konteks melindungi kepentingan dalam negeri," tegasnya.
(cw1/nusantaraterkini.co)
