Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, merespons wacana penarikan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Lebanon menyusul meningkatnya eskalasi konflik dan serangan Israel yang menewaskan tiga pasukan perdamaian asal Indonesia.
Dave menegaskan bahwa keputusan untuk menarik pasukan tidak dapat diambil secara tergesa-gesa. Menurutnya, diperlukan evaluasi menyeluruh yang melibatkan berbagai pihak terkait.
Baca Juga : Pemprov Sumut dan Pemko Tanjungbalai Patroli Daerah Perbatasan, Jaga Pintu Masuk dari Ancaman Narkoba
“Keputusan tersebut harus melalui evaluasi komprehensif dengan melibatkan TNI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri, serta koordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujar Dave, Senin (6/4/2026).
Baca Juga : Panglima TNI Dampingi Menhan RI Terima Kunjungan Wakil Perdana Menteri Qatar
Ia menambahkan, aspek keselamatan prajurit menjadi prioritas utama dalam setiap pengambilan keputusan. Namun demikian, Indonesia juga harus mempertimbangkan komitmennya dalam menjaga peran aktif di panggung internasional.
“Indonesia tetap berkomitmen menjalankan misi perdamaian dunia. Oleh karena itu, langkah preventif dan diplomasi konstruktif harus diperkuat agar risiko dapat ditekan dan kontribusi dalam misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) tetap strategis serta dihormati komunitas internasional,” jelasnya.
Baca Juga : IRGC Desak Israel Hentikan Serangan ke Lebanon, Ancam Respons Jika Beirut Diserang
Sebelumnya, Panglima TNI, Agus Subiyanto, telah menginstruksikan seluruh prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Lebanon untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berada di dalam bunker dan menghentikan aktivitas di luar markas.
Baca Juga : Serangan Udara Israel di Lebanon Tewaskan 21 Orang Meski Gencatan Senjata Berlangsung
“Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan internal, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan di luar,” tegas Agus.
(LS/Nusantaraterkini.co)
Baca Juga : IHSG Anjlok dan Rupiah Tembus Rp18.000/Dolar AS, DPR Minta Pemerintah Pulihkan Kepercayaan Investor
