Usulan KPK Batasi Uang Tunai Saat Pemilu, Pakar: Jangan Sekadar Wacana

Nusantaraterkini.co, JAKARTA – Pakar komunikasi politik, Hendri Satrio atau yang akrab disapa Hensa, menanggapi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pembatasan penggunaan uang tunai (kartal) selama tahapan pemilihan umum (pemilu).

Menurut Hensa, gagasan tersebut pada dasarnya bisa diterapkan dan berpotensi menjadi langkah positif dalam mencegah praktik politik uang. Namun, ia mempertanyakan kesiapan implementasi aturan tersebut jika benar-benar diberlakukan pada Pemilu mendatang.

“Boleh saja ada pembatasan penggunaan uang tunai saat Pemilu, tetapi aturan itu harus benar-benar dijalankan, bukan sekadar wacana,” ujar Hensa, Rabu (29/4/2026).

Baca Juga : Tolak Calon Tunggal di Pilpres, Hendri Satrio: Kemunduran Demokrasi

Ia menilai, sebelum mendorong regulasi tersebut, KPK perlu memastikan mekanisme pelaksanaan di lapangan berjalan efektif dan dapat dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses politik.

Hensa mengingatkan, tanpa penegakan yang tegas, aturan tersebut berisiko menjadi tidak efektif. 

“Jangan sampai peraturannya ada, tetapi tidak bisa ditegakkan. Akhirnya aturan itu gagal karena tidak ada ketegasan dalam pelaksanaannya,” katanya.

Baca Juga : Prediksi Pilpres 2029: Dinamis, Banyak Wajah Baru hingga Bayang-Bayang Penantang

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya perumusan sanksi yang jelas dan memiliki efek jera. Hal ini dinilai krusial agar tidak ada celah bagi pelaku politik untuk mengakali aturan pembatasan tersebut.

Selain itu, Hensa juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan dalam penindakan pelanggaran jika regulasi tersebut diberlakukan. Ia meminta KPK mempertimbangkan hal itu secara matang.

“Tapi pertanyaannya, apakah KPK berani menjatuhkan sanksi yang benar-benar menimbulkan efek jera bagi pelaku dan elite politik?” pungkasnya. 

Baca Juga : Kasus Korupsi BGN, Pakar: Bisa Jadi Pintu Masuk Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis

(LS/Nusantaraterkini.co).