Wajah Tapanuli Tengah Pascabencana: Sembako Menumpuk, Ekonomi Lumpuh dan Risiko Konflik Sosial

Nusantaraterkini.co, TAPTENG - Sebulan setelah banjir dan longsor menerjang sebagian wilayah di Sumatera Utara (Sumut), bantuan pangan terus berdatangan. Namun di balik karung beras dan dus mi instan yang menumpuk, kehidupan ekonomi ribuan penyintas belum bergerak.

Karung-karung beras itu berdiri di sudut rumah Darniwati Pasaribu (56), tersusun rapi seperti stok gudang. Di sebelahnya, mie instan, minyak goreng dan gula sebagian mulai berdebu menjadi penanda waktu yang berjalan, tetapi kehidupan tak bergerak.

Sebelum bah menerjang, Darniwati Pasaribu (56) dan suaminya menggantungkan hidup dari warung bakso sederhana. Setiap pagi mereka menyiapkan adonan, mendorong etalase ke tepi jalan dan menunggu pelanggan yang datang silih berganti. Dari situlah biaya makan, listrik, dan kebutuhan harian dipenuhi.

Kini, sumber penghidupan itu lenyap. Etalase bakso yang menjadi penopang ekonomi keluarga hanyut bersama arus, berikut peralatan dan bahan dagangan. Tanpa modal, Darniwati hanya bisa bertahan dari bantuan pangan cukup untuk makan, tetapi tak memberi jalan untuk kembali bekerja.

Sementara suaminya, Sawaluddin Zai (65), tak lagi sanggup melakukan kerja berat. Usia dan kondisi fisik membatasi ruang geraknya. Padahal, selama bertahun-tahun, Sawaluddin mengandalkan tenaga sebagai kuli bangunan. Dari mengangkat semen hingga memikul batu, tubuhnya pernah menjadi satu-satunya modal hidup keluarga.

Kini, modal itu menua. Tanpa kemampuan bekerja fisik dan tanpa usaha yang tersisa, Sawaluddin hanya bisa menyaksikan bagaimana sumber nafkah mereka terputus bukan oleh kemalasan, melainkan oleh tubuh yang tak lagi kuat dan bencana yang datang bersamaan.

"Mau gimana lagi, saya terpaksa membantu istri berjualan. Supaya kami tetap bisa makan," katanya kepada Nusantaraterkini.co, Selasa (30/12/2025).

Baca Juga : Krisis Pasca-Bencana Tapteng: Pemulihan Dinilai Lambat, Kelompok Rentan Hanya Jadi Objek

Sebulan setelah banjir bandang dari hulu Sungai Aek Sibundong menerjang Kecamatan Sorkam, Kabupaten Tapanuli Tengah, bantuan pangan terus berdatangan.

Namun, bagi Darniwati, Sawaluddin, dan ribuan penyintas lain, bantuan itu belum cukup untuk menghidupkan kembali ekonomi mereka yang runtuh.

“Kalau sembako, sampai lebaran mungkin cukup. Tapi kami butuh uang untuk tetap hidup. Beli kebutuhan ke pajak juga tidak ada,” ujar Darniwati.

Pekan yang biasanya menjadi pusat perputaran uang di Kelurahan Sorkam kini tampak lengang. Di antara bangunan pasar yang rusak parah atap seng terkelupas, tiang-tiang miring, dan lantai yang masih berlapis lumpur aktivitas jual beli berjalan dengan kondisi sepi untuk ukuran pasar yang ramai. Lapak-lapak terbuka tanpa kerumunan, suara tawar-menawar nyaris tak terdengar.

Juita Hutagalung (40) duduk di balik hamparan sayur mayur yang tersusun rapi, namun nyaris tak tersentuh. Ia menyebut, dalam tiga kali hari pekan berlalu, pembeli tetap sepi. “Sayur masih utuh. Banyak yang pulang dibawa lagi,” katanya.

Tanpa transaksi yang berarti, pekan yang dulu menjadi denyut ekonomi, kata Juita, kini lebih menyerupai ruang tunggu menanti pemulihan yang belum tiba.

"Setelah banjir ini susah menjual dagangan. Banyak yang tak laku orang juga sepi," katanya.

Baca Juga : Berkat Uluran Relawan, Lansia Korban Banjir di Tapteng Kembali Membuka Kedai Kopinya

Bah itu tak hanya merobohkan rumah-rumah warga, tetapi juga memutus sumber penghidupan. Di Desa Sorkam Kiri, kebun dan sawah yang selama ini menjadi penyangga ekonomi warga rusak diterjang lumpur dan arus deras.

Saprin Pasaribu (65) kini tak lagi cemas soal makanan. Bantuan pangan masih tersedia. Namun, kebun pisang yang menjadi satu-satunya tumpuan hidupnya gagal panen. Batang-batang pisang tumbang, sebagian membusuk sebelum sempat dipanen.

“Saya sudah tua. Kerja berat tak sanggup lagi. Pisang itu yang membantu keuangan saya. Sekarang rusak semua,” ujar Saprin.

Tanpa kebun dan tanpa tenaga untuk memulai ulang, bantuan hanya membuatnya bertahan, kata Saprin, justru bukan memulihkan.

Di pusat Kota Sibolga, suasana pasar tak lagi riuh seperti biasanya. Terminal yang bersebelahan dengan pasar induk tampak lengang deretan angkutan umum terparkir tanpa penumpang, sementara lapak-lapak pedagang berdiri setengah terbuka. Beberapa kios memilih tutup lebih awal, sebagian lain bertahan dengan pembeli yang bisa dihitung jari.

Langkah kaki terdengar lebih jelas dibanding tawar-menawar. Di antara lorong pasar, karung-karung dagangan tak cepat berpindah tangan. Wajah para pedagang terlihat menunggu bukan melayani.

Zulfahmi Batubara (36), pedagang eceran, menyebut kondisi ini jauh dari situasi normal. “Biasanya ramai dari pagi. Sekarang, sampai siang pun sepi,” katanya.

Omzet hariannya anjlok tajam. Uang yang biasanya berputar dari pasar ke rumah tangga warga kini tersendat, ikut terseret lumpur bencana yang belum benar-benar surut.

“Biasanya satu hari bisa sampai satu juta rupiah. Sekarang jauh kali. Uang tak berputar,” ujarnya.

Baca Juga : Kisah Nasruddin: Lansia Tapteng Bangkit Buka Kedai Kopi Usai Rumah Hanyut Diterjang Banjir

Kondisi ini, bagi para penyintas banjir dan longsor di pesisir barat Sumatra Utara. Kebutuhan pangan relatif terpenuhi, tetapi sumber penghidupan lenyap. Sawah tertimbun lumpur, kebun rusak diterjang air, perahu nelayan hancur, dan kios kecil hanyut terbawa arus.

Di sejumlah desa terdampak, dari Kecamatan Tukka hingga Barus, bantuan logistik menumpuk di posko dan rumah warga. Relawan, organisasi kemanusiaan, hingga pemerintah daerah silih berganti menyalurkan sembako. Namun sebagian besar warga kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki pemasukan harian.

Direktur Eksekutif Yayasan Kelompok Kerja Sosial Perkotaan (KKSP), Maman Natawijaya, menyebut perpanjangan status tanggap darurat bencana di Sumatra Utara sebagai pengakuan negara bahwa pemulihan belum terjadi.

“Ini sudah penetapan yang ketiga. Artinya negara mengakui masyarakat masih membutuhkan pendampingan yang serius dan berkelanjutan,” ujarnya di Desa Sorkam Tengah, Minggu (28/12/2025).

Menurut Maman, banjir dan longsor yang melanda pesisir barat Sumatra Utara pada November lalu melumpuhkan hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

Hingga kini, kerusakan infrastruktur dasar masih terlihat di banyak tempat akses jalan terputus, penerangan terbatas, sulitnya air bersih, hingga layanan pendidikan dan kesehatan yang belum pulih optimal.

Maman menilai, pendekatan pemulihan pascabencana di Sumatra Utara masih terlalu berfokus pada pembangunan fisik.

“Pemulihan sosial sering kali dianggap urusan sekunder,” ujarnya.

Baca Juga : Aksi Satgas Gulbencal Jalan Kaki 2 Jam Salurkan Bantuan ke Desa Terisolasi di Sitahuis

Menurut Maman, pendekatan top-down dan berbasis proyek berisiko mengabaikan kebutuhan spesifik kelompok rentan, termasuk perempuan dan lansia. Ia mendorong skema pemulihan yang partisipatif, salah satunya melalui cash for work yang ramah gender dan inklusif bagi lansia.

“Warga dilibatkan membersihkan jalan, masjid, puskesmas, dan fasilitas umum dengan upah layak. Tapi harus dipastikan perempuan dan lansia tidak tersingkir,” katanya.

Perempuan Lansia di Garis Depan Krisis Akibat Bahala

Sudah satu purnama berlalu sejak bahala banjir bandang menyapu Kelurahan Sorkam. Namun, bagi Sari Asi Simanullang (64), waktu seolah berhenti di malam ketika hujan deras berubah menjadi petaka.

Kini ia bersama anak dan cucunya tinggal di sebuah gubuk darurat dengan langit-langit rendah dan dinding tipis. Udara malam semakin dingin. Di tempat inilah, perempuan lansia itu mencoba bertahan hidup setelah rumahnya yang selama bertahun-tahun menjadi tempat pulang anak, cucu, dan kerabat saat Lebaran rata dengan tanah.

“Beras yang saya simpan untuk puasa nanti sudah tidak ada lagi. Rumah kami hancur,” kata Asi.

Malam itu, hujan turun tanpa jeda. Seperti banyak warga lainnya, Asi mengira rumahnya aman. Ia tak menyadari bahwa air dari hulu Sungai Aek Sibundong telah berubah menjadi arus maut.

Ketika warga bergegas menyelamatkan diri, keterbatasan fisik membuat Asi tertinggal. Tubuhnya terseret arus deras, tergulung dalam pusaran air. Ia tak ingat berapa lama terombang-ambing, hingga akhirnya tetangga melihat tubuhnya di tengah gelap dan berhasil menariknya dari cengkeraman banjir.

“Saya langsung dipeluk tetangga dan dibawa,” ujarnya. Asi selamat dari maut, tetapi tidak dari krisis yang menyusul setelahnya.

Kisah Asi bukanlah pengecualian. Di berbagai titik terdampak banjir dan longsor di pesisir barat Sumatra Utara, perempuan terutama perempuan lansia menjadi kelompok yang paling rentan namun kerap luput dari perhatian utama dalam penanganan bencana.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Sumatra Utara, Sierly Anita Gafar, menyebut perempuan lansia menghadapi beban berlapis pascabencana.

“Mereka kehilangan rumah dan sumber penghidupan, tetapi tetap dibebani kerja-kerja domestik dan perawatan, sering kali tanpa dukungan memadai,” ujar Sierly.

LBH APIK mencatat, di sejumlah lokasi pengungsian dan hunian darurat, perempuan lansia mengalami kesulitan mengakses layanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Fasilitas sanitasi yang minim, air bersih terbatas, serta layanan kesehatan reproduksi dan psikososial yang nyaris tak tersedia memperburuk kondisi fisik dan mental para penyintas.

Baca Juga : Bantu Korban Banjir, Kapolda Sumut Bangun Sumur Bor Air Bersih di Sorkam Tapteng

Dalam situasi krisis, perempuan juga kerap menjadi penopang terakhir keluarga mengurus anak, cucu, anggota keluarga yang sakit meski mereka sendiri berada dalam kondisi rentan.

“Kerja perawatan ini tidak pernah dihitung sebagai bagian dari pemulihan,” kata Sierly.

Di banyak lokasi terdampak, bantuan yang datang masih didominasi logistik pangan. Beras, mi instan, dan minyak goreng relatif mudah ditemukan. Namun kebutuhan spesifik perempuan termasuk pembalut, obat-obatan rutin, alat bantu lansia, hingga layanan konseling trauma sering kali terabaikan.

Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya hunian sementara (huntara) yang layak bagi kelompok rentan. Banyak perempuan lansia masih tinggal di rumah rusak atau menumpang di rumah kerabat, tanpa kepastian kapan bisa kembali hidup normal.

Kondisi ini diperparah oleh belum tersedianya hunian sementara (huntara) yang layak bagi kelompok rentan. Banyak perempuan lansia masih tinggal di rumah rusak atau menumpang di rumah kerabat, tanpa kepastian kapan bisa kembali hidup normal.

Alarm Konflik Sosial

Pada hari-hari awal pascabencana, warga bertahan hidup dengan membersihkan lumpur, memperbaiki rumah seadanya, dan saling membantu. Namun seiring waktu, fase darurat bergeser menjadi ketidakpastian yang berkepanjangan.

Dan di balik tumpukan sembako dan klaim pembangunan hunian tetap, fase pascabencana di Sumatra Utara menyimpan kerentanan lain yang tak kasatmata: risiko konflik sosial.

Dan di balik tumpukan sembako dan klaim pembangunan hunian tetap, fase pascabencana di Sumatra Utara menyimpan kerentanan lain yang tak kasatmata yaitu, risiko konflik sosial.

Saat Nusantaraterkini.co mendatangi Kelurahan Hutanabolon, Kecamatan Tukka, pada Jumat (12/12/2025) lalu, sisa-sisa banjir masih mudah ditemui. Lumpur mengering menempel dan menimbun sebagian besar rumah, sementara perabotan rusak, gelondongan kayu masih terletak di pinggir jalan.

Baca Juga : Wakapolri Evaluasi Penanganan Pascabencana Tapteng, Fokus Buka Akses dan Logistik

Di kawasan ini, sejumlah penyintas mengeluhkan distribusi sembako yang dinilai tidak merata. Bantuan lebih banyak tersalurkan kepada warga yang tinggal di posko pengungsian, sementara mereka yang memilih bertahan di rumah sendiri atau menumpang di rumah saudara kerap luput dari pendataan.

“Kalau di posko, bantuan datang terus. Tapi kami yang tinggal di rumah saudara sering tidak kebagian,” ujar Jonas (46), kepala rumah tangga yang rumahnya hilang akibat longsor.

Sejak kejadian, ia mengungsi ke rumah kerabat di desa tetangga, karena diminta langsung oleh kerabatnya. “Kami juga korban, tapi seperti tidak terlihat,” katanya.

Hal serupa disampaikan Rina Hutagalung (65), yang memilih tidak tinggal di posko demi keselamatan ibunya. Menurut Rina, keputusan itu justru membuat keluarganya tersingkir dari skema bantuan.

Kondisi ini memunculkan kesan bahwa status sebagai penyintas ditentukan oleh lokasi tinggal, bukan oleh tingkat kerusakan dan kerentanan. Di Hutanabolon, bantuan pangan memang hadir tetapi belum sepenuhnya menjangkau semua korban dengan adil.

Sosiolog Universitas Negeri Medan, Ricky Ardian Putra, menilai periode pascabencana kerap menjadi titik paling rawan dalam siklus kebencanaan bukan karena bencana alamnya, melainkan karena cara negara mengelola pemulihan.

“Bencana adalah pengganda kerentanan sosial,” kata Ricky, Rabu (24/12/2025).

Menurutnya, banjir dan longsor yang melanda pesisir barat Sumatra Utara memperparah persoalan struktural yang telah lama ada: kemiskinan, ketimpangan akses, dan minimnya perlindungan sosial. Ketika pemulihan tidak dilakukan secara adil dan partisipatif, ketegangan sosial berpotensi meningkat.

Di sejumlah wilayah terdampak, warga mulai membandingkan bantuan yang diterima antar-desa, antar-kelompok, bahkan antar-kecamatan. Bantuan logistik yang berlimpah di satu tempat, sementara wilayah lain kekurangan, memicu rasa tidak adil di tengah masyarakat.

“Pada fase awal, solidaritas sosial biasanya kuat. Tapi ketika masuk fase pemulihan yang lama dan tidak pasti, rasa curiga mulai muncul,” ujar Ricky.

Ia menjelaskan, konflik sosial pascabencana jarang muncul dalam bentuk kekerasan terbuka. Lebih sering, konflik itu hadir sebagai kecemburuan sosial, ketegangan antar warga, atau hilangnya kepercayaan terhadap aparat dan pemerintah.

Kondisi ini diperparah ketika masyarakat terdampak kehilangan sumber penghidupan, sementara bantuan yang datang tidak menyentuh pemulihan ekonomi. Sembako memang menahan lapar, tetapi tidak mengembalikan martabat dan kemandirian.

Baca Juga : Natal Setelah Bencana: Keteguhan Seorang Pendeta di Tapanuli Tengah

Ricky menilai pemerintah masih cenderung memaknai pemulihan pascabencana sebagai proyek fisik: membangun rumah, jalan, dan infrastruktur. Pendekatan ini, meski penting, dinilai tidak cukup.

“Pemulihan sosial sering dianggap bisa berjalan sendiri melalui tokoh adat, agama, atau komunitas. Padahal keadilan sosial, relasi kuasa, dan keterlibatan warga justru krusial,” katanya.

Dalam banyak kasus, kata Ricky, masyarakat diposisikan sebagai penerima pasif, bukan subjek pemulihan. Warga tidak dilibatkan dalam perencanaan, penentuan lokasi hunian, hingga skema pemulihan ekonomi.

Ketika ruang partisipasi menyempit, jarak antara negara dan warga semakin lebar.

Kerentanan sosial juga diperparah oleh cara pemerintah merespons kritik publik. Pernyataan yang dianggap meremehkan penderitaan warga atau terlalu menekankan serapan anggaran kerap memicu kemarahan penyintas.

“Ini bukan soal komunikasi semata, tapi menunjukkan kegagapan negara dalam memahami pengalaman korban,” ujar Ricky.

Menurutnya, pemerintah seharusnya hadir tidak hanya sebagai pengelola proyek, tetapi sebagai pendamping sosial yang peka terhadap luka kolektif masyarakat.

“Ketika negara terlihat gagap, masyarakat akan mencari cara bertahan sendiri. Di titik itulah konflik sosial paling mungkin muncul,” katanya.

Klaim Pemerintah Provinsi Sumatra Utara mengenai pembangunan 648 unit hunian tetap (huntap) yang telah memasuki tahap ground breaking menjadi sorotan di tengah ketidakpastian warga di lapangan.

Baca Juga : Rayakan Natal di Pengungsian, Kapolda Sumut Irjen Whisnu Hermawan Beri Pengharapan bagi Korban Bencana Tapteng

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 29 Desember 2025 mencatat 25.549 unit rumah rusak akibat banjir dan longsor, dengan 11,4 ribu jiwa masih mengungsi. Angka tersebut menunjukkan kesenjangan besar antara kebutuhan dan realisasi pembangunan.

Hingga akhir tahun, belum ada kejelasan tenggat waktu penyelesaian huntap maupun skema hunian sementara yang memadai bagi ribuan keluarga. Banyak warga masih tinggal di rumah rusak, tenda darurat, atau menumpang di rumah kerabat.

Ketidakpastian ini, menurut Ricky, menjadi lahan subur bagi kekecewaan sosial. “Ketika janji negara tidak diiringi kepastian waktu dan partisipasi warga, kepercayaan publik akan terus terkikis,” ujarnya.

(Cw7/Nusantaraterkini.co)